Sarinah, Department Store Pertama di Indonesia Hasil Proyek Mercusuar Soekarno

Mendengar kata “Politik Mercusuar” pasti erat kaitannya dengan pembangunan gedung-gedung megah di Ibukota, Jakarta pada masa kepemimpinan Soekarno. Untuk itu, melalui tulisan ini akan menjelaskan mengenai salah satu bangunan yang merupakan hasil dari proyek pembangunan mercusuar tersebut dalam perspektif sejarah.

Konsep Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin secara formal dimulai pasca dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Pendek kata, Dekrit Presiden ini menjadi awal dimulainya sistem Demokrasi Terpimpin termasuk di dalamnya pelaksanaan sistem Ekonomi Terpimpin. Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin adalah sistem yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Soekarno dalam menggagas konsep Demokrasi Terpimpin menggunakan gotong royong sebagai landasan kepribadian bangsa Indonesia. Hubungan antara Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin dapat digambarkan menjadi Demokrasi Terpimpin adalah pelaksanaan politik, sedang Ekonomi Terpimpin adalah pelaksanaan dari paham gotong royong. Jadi, Demokrasi Terpimpin adalah cerminan dari Ekonomi Terpimpin dalam politik (Indrayanto, 2003:2–3).

Kondisi negara Indonesia yang melemah lah yang mendasari Soekarno bertindak seperti ini. Dengan gamblang, Soekarno menyatakan bahwa warisan liberalisme dan individualisme Barat patut untuk dibuang (Sundhaussen, 1986:257). Dalam amanat tahunan presiden tahun 1964 Soekarno juga menyampaikan bahwa revolusi Indonesia sebelum 1959 mengalami ‘op drift’ dan hilang arah. Hal ini diduga karena instabilitas politik dan tingkat kesejahteraan ekonomi sangat rendah (Indrayanto, 2003:4).

Lantas bagaimana pelaksanaan Demokrasi Terpimpin? Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi dengan adanya pengakuan. Maksudnya bukan pimpinan menghilangkan demokrasi, tetapi pimpinan untuk melawan sifat liberalisme dalam demokrasi. Tujuan utama untuk menyingkirkan perusak demokrasi yang mengacau dan anarki (Soepardo, dkk., 1963:84).

Dengan dimulainya era Demokrasi Terpimpin, struktur ekonomi Indonesia otomatis menjurus pada sistem etatisme yaitu segalanya diatur oleh pemerintah sebagai pimpinan. Menurut sistem tersebut, diharapkan agar membawa kemakmuran bersama dan persamaan dalam berbagai aspek sesuai dengan ideologi sosialisme. Adapun kebijakan ekonomi yang digagas selama masa Demokrasi Terpimpin adalah: 1. Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 yaitu dengan menurunkan nominal uang kertas pecahan Rp500,00 menjadi Rp50,00, Rp1000,00 menjadi Rp100,00 dan membekukan semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000,00. 2. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon), dan 3. Pelaksanaan Devaluasi kedua pada 13 Desember 1965 menjadikan nilai mata uang Rp1.000,00 menjadi Rp1,00.

Namun, kebijakan ekonomi yang dicanangkan pada era ini bukannya meningkatkan kesejahteraan melainkan semakin memperburuk kondisi ekonomi. Pasalnya, kebijakan Dekon membuat stagnasi perekonomian Indonesia dan pada 1961–1962 justru membuat harga barang melonjak 400% dan kebijakan Devaluasi yang pada dasarnya bertujuan untuk menurunkan inflasi justru memperparah laju inflasi. Belum lagi pada dekade 1960-an permasalahan politik luar negeri Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja, Indonesia keluar dari PBB, berkonfrontasi dengan Malaysia, hingga US menutup jalur ekspor Indonesia (Hal Hill, 2000:2). Di lain sisi, meskipun kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja Soekarno memiliki ambisi untuk membangun Ibukota layaknya kota modern dengan bangunan yang megah, proyek ini disebut dengan Proyek Mercusuar untuk menghadapi Games of the New Emerging Forces (Ganefo) dan Conference of the New Emerging Forces (Conefo).

Soekarno dan Proyek Mercusuar

Pada awal masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah banyak sekali merancang pembangunan yang besar. Hal ini berdasarkan autobiografi Dr. Raden Soeharto, Saksi Sejarah: Mengikuti Perjuangan Dwitunggal (1984), Indonesia mendapatkan uang pampasan perang dari Jepang sesudah perjanjian yang diteken pada 1958, serta Soekarno yang menjalin hubungan baik dengan negara-negara komunis mendapatkan kucuran dana salah satunya dari Uni Soviet (TirtoID, 2017).

Pembangunan besar-besaran yang dikenal dengan proyek mercusuar ini diselenggarakan dengan harapan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan terkemuka dalam Nefo. Visi yang dimiliki Soekarno sangat agung, Soekarno ingin Jakarta memiliki stadion terbesar di Asia Tenggara, jalan by pass terpanjang di dunia, gedung tertinggi di Asia (Wisma Nusantara), hotel berskala internasional, department store, Tugu Monas (Farabi Fakih, 2004:56).

Soekarno memiliki tujuan tertentu dalam pelaksanaan Politik Mercusuar ini. Adapun tujuan tersebut terbagi dalam empat indikator utama: 1. Menjadikan Jakarta atau Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi negara-negara Nefo, 2. Politik Mercusuar menjadi jembatan untuk mengemukakan gagasan penggalangan kekuatan dari negara-negara yang baru merdeka, negara yang masih memperjuangkan kemerdekaan, negara-negara dari blok sosialis, dan negara-negara yang masih berkembang dalam suatu kelompok bernama The New Emerging Force, 3. Nafsu Soekarno untuk menjadi pemimpin Nefo dapat terealisasi sejalan dengan Indonesia menjadi pemimpin yang dihargai dalam internal Nefo, 4. Politik Mercusuar membuktikan proyek spektakuler Soekarno terwujud guna menunjukkan ‘taring’ Indonesia di kancah internasional (Neti Suzana, 2016:23).

Meskipun demikian, proyek mercusuar ini dinilai oleh banyak kalangan sebagai bentuk pemborosan APBN negara. Implikasi dari pembangunan besar-besaran ini adalah terjadi defisit APBN selama dekade 1960-an.

Ambisi Membangun Sarinah

Menurut Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo dalam Roosseno, Pakar dan Perintis Teknologi Sipil Indonesia (1989) pembangunan department store Sarinah merupakan proyek untuk menghadapi Asian Games 1962 dan dibangun dengan uang hasil pampasan perang Jepang (TirtoID, 2017). Gagasan pembentukan Sarinah sendiri disampaikan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1962 dengan nama PT Departemen Store Indonesia dan bentuk perusahaan ditetapkan sebagai Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Anggaran Dasar No. 33 Tahun 1962 (Sarinah (Persero) Laporan Tahunan, 2016:60). Pembangunan Gedung Sarinah selesai pada Agustus 1966 dan segera diresmikan di tanggal 15 Agustus 1966. Sedangkan nama Sarinah sendiri diambil dari nama pengasuh Soekarno yang sangat berjasa untuk dirinya dan keluarga. Untuk menghormati jasanya, Soekarno mengabadikan nama pengasuhnya menjadi nama department store pertama di Indonesia dan bahkan salah satu yang pertama di Asia Tenggara.

Sarinah di awal operasinya hanya menyediakan produk dari desainer lokal dan beberapa produk impor dari Jepang. Sarinah kemudian menjadi ikon penting dalam industri retail fashion modern lokal di Indonesia karena melalui Sarinah desainer lokal mampu memasarkan hasil rancangan busananya (A. Lopez y Royo, 2019:12). Seiring berjalannya waktu, Sarinah berkembang menjadi pusat perbelanjaan, bahkan pasca 1990 retail internasional mulai menampakkan dirinya di Sarinah.

Referensi

Fakih, F., 2004, “Monas dan The Explanade Simbolisme Urban Jakarta dan Singapura”, Lembaran Sejarah Vol. 7 No. 1, hlm. 53–70.

Hill, H., 2000, The Indonesian Economy, Cambridge: Cambridge University Press.

Indrayanto, 2003, “Muncul dan Jatuhnya Bung Karno”, Makalah disampaikan pada Bedah Buku Revolusi Belum Selesai dan Diskusi Sejarah oleh Forum Mahasiswa Sosiologi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto pada 29 September 2003.

Matanasi, P., 2017, “Sarinah, Proyek Mercusuar Soekarno”, Artikel TirtoID, diakses melalui https://tirto.id/sarinah-proyek-mercusuar-sukarno-cmmV

Royo, A.L.Y., 2019, Contemporary Indonesian Fashion: Through the Looking Glass, London: Bloomsbury.

Sarinah (Persero) Laporan Tahunan, 2016, PT Sarinah: Jakarta.

Soepardo, dkk., 1963, Manusia dan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta: PN Balai Pustaka.

Sundhaussen, U., 1986, Politik Militer Indonesia 1945–1967 Menuju Dwifungsi ABRI, Jakarta: LP3ES.

Suzana, N., 2016, “Pelaksanaan Politik Mercusuar di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965", Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung.